Informasi Paket
Kode Paket 3817481
Nama Paket Jasa Konsultansi Pengawasan Bangunan Gedung Sumber Dana APBD Tahun 2023 Repeat Order
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
42823555 Jasa Konsultansi Pengawasan Bangunan Gedung Sumber Dana APBD Tahun 2023 APBD
Uraian Singkat Pekerjaan  URAIAN SINGKAT SUPERVISI BANGUNAN GEDUNG.pdf
Tanggal Pembuatan 16 Maret 2023
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu
Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Metode Pengadaan Penunjukan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2023   
Nilai Pagu Paket Rp. 401.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 399.638.850,00
Jenis Kontrak Waktu Penugasan
Lokasi Pekerjaan
  • Labuhanbatu - Labuhan Batu (Kab.)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
NIB Pengawasan Rekayasa KBLI 71101
SBU layanan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstuksi Bangunan Gedung RE 201
1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (1)
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan layanan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstuksi Bangunan Gedung RE 201 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021-2022 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara
Peserta Non Tender 1 peserta